Ini Dia Penjelasan Mengenai Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi
By: Date: June 11, 2021 Categories: Hukum
Ini Dia Penjelasan Mengenai Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi

Ini Dia Penjelasan Mengenai Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi – Rugi yang dirasakan oleh beberapa investor yang sudah memberikan uangnya bisa disuruh tukar rugi seperti ditata dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang mengeluarkan bunyi: Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

Kami mengasumsikan jika jumlah korban yang menanggung derita rugi bukan hanya sebagian orang saja, tetapi mencakup beberapa orang yang masing-masingnya sudah membuat kesepakatan secara tercatat dengan faksi korporasi.

Oleh karena itu, permintaan tukar rugi bisa didasari pada tuntutan wanprestasi atau cedera janji yang memunculkan kewajiban untuk debitur (korporasi) untuk menukar ongkos rugi karena sudah dipastikan lupa penuhi perserikatan sama seperti yang ditata dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang mengeluarkan bunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Permintaan tukar rugi ini bisa dilaksanakan dengan ajukan tuntutan perwakilan barisan (class action).

Ini Dia Penjelasan Mengenai Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi

Tuntutan Perwakilan

Pemahaman dari tuntutan perwakilan barisan menurut Pasal 1 huruf a Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA 1/2002”) ialah satu tata langkah pengajuan tuntutan, dalam mana seseorang ataupun lebih yang sebagai wakil barisan ajukan tuntutan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekalian sebagai wakil barisan orang yang banyaknya banyak, yang mempunyai kemiripan bukti atau dasar hukum di antara wakil barisan dan anggota barisan diartikan.

Laras Susanti dalam artikel Materi dan Proses Penentuan Tuntutan Pewakilan Barisan: Study Perbedaan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Jurnal Balkon Hukum mencuplik pengakuan Mas Achmad Santosa, yakni:

Tuntutan perwakilan barisan pada dasarnya ialah tuntutan perdata (umumnya berkaitan dengan keinginan injunction atau tukar rugi) yang disodorkan oleh beberapa orang (dengan jumlah yang sedikit misalkan satu atau 2 orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) sebagai wakil kebutuhan mereka, sekalian sebagai wakil kebutuhan beberapa ratus atau beberapa ribu orang yang lain yang sebagai korban. Beberapa ratus atau beberapa ribu orang yang diwakilkan itu diistilahkan dengan class members. Jika Anda saat ini memerlukan pengacara di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com